Jelang Pilkada Serentak, Disdukcapil Jeneponto Alami Peningkatan Layanan, Kadis Capil: Jangan Lewat Calo'

JENEPONTO, SULSEL - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur - wakil Gubernur dan Bupati - wakil Bupati yang digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto, akhir-akhir ini semakin didapati warga.

Baca juga: Fraksi Golkar Apresiasi Pemerintah Pertahankan Opini WTP

Hal itu, tentu layanan akrab sebutan Capil ini mengalami peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada pemohon (masyarakat) daripada hari-hari biasa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Jeneponto, Mustaufiq yang ditemui di sele-selea kesibukannya mengatakan, dengan meningkatnya layanan ini, pihaknya menyiapkan 5 loket dan 1 loket aduan untuk lebih mempercepat proses pelayanan kepada warga.

Baca juga: Kasad: Seluruh Prajurit Harus Berperan Aktif Membantu dan Mendukung Program Pemerintah

Mustaufiq menekankan kepada seluruh masyarakat yang melakukan pengurusan Administrasi kependudukan (Adiminduk). Baik itu perekaman KTP-el, pindah domisili, pembuatan akte kelahiran, akte kematian maupun Kartu Keluarga (KK) agar tidak melalui calo' atau perantara. 

Apalagi meminta imbalan agar di percepat. Sebab, kata Mustaufiq, semua proses pelayanan Dinas Dukcapil tidak dipungut biaya alias gratis.

Baca juga: Sekprov Sulsel Minta Ombudsman Kawal Pengaduan Masyarakat

"Jadi jangan ki lewat calo' silahkan datang ke kantor Capil dan meminta layanan, saat ini kami siapkan 5 loket, " ungkap Mustaufiq kepada Indonesiasatu, Jumat (5/7/2024).

Pihaknya berkomitmen akan terus memberikan pelayanan prima kepada pemohon sepanjang semua berkas prasyaratan yang dibutuhkankannya terpenuhi.

Baca juga: Serba-serbi Buka Puasa 10 Muharram ASN-Non ASN Pemprov Sulsel

"Kalau semua persyaratan pomohon lengkap atau terpenuhi, kami pastikan semua urusan akan tuntas, " katanya.

Mustaufiq menambahkan bahwa Disdukcapil tidak membuka layanan operasional diluar dinas. Kecuali, kunjungan di setiap desa dan kelurahan yang waktunya sudah terjadwal (*). 

Baca juga: Andreas Eddy Minta Pemerintah Perbaiki Strategi Komunikasi Publik Pengintegrasian NIK-NPWP